Anggota Bawaslu Inhu Bimtek Bersama MK di Cisarua Bogor

Bg Das

Kamis, 05 September 2024 17:10:36 WIB

Anggota Bawaslu Inhu Bimtek Bersama MK di Cisarua Bogor

Peristiwa

RENGAT (SULUHONLINE) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Inhu Dwi Apriansyah Indra mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek). Tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Cisarua - Bogor.

Bimtek tersebut dimulai dari tanggal 03 sampai 06 September 2024. Diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap keterangan yang akan disampaikan oleh pengawas pemilu dalam pemberian keterangan atas potensi terjadinya perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2024 nantinya.

Anggota Bawaslu Inhu Dwi Apriansyah Indra melalui telpon selulernya, Kami (5/9) mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk memberikan pembekalan kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk teknis penyusunan keterangan dalam Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.

"Hal ini sangat penting mengingat bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan dalam sidang MK. Keterangan bawaslu nantinya menjadi pertimbangan Hakim sebelum memutus PHP," jelas Dwi Apriansyah akrab dipanggil Yayan.

Hadir dalam kegiatan tersebut wakil ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Saldi Isra yang sekaligus membuka kegiatan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi DR. Daniel Yusmic, SH., MH, dan Anggota Bawaslu RI Totok Haryono.

Lebih lanjut Yayan mengatakan bahwa dalam pemaparan yang disampaikan oleh Prof. Saldi Isra bahwa Bawaslu seperti mata bagi MK, sebab MK tidak memiliki jajaran di tingkat TPS. Untuk itulah keterangan Bawaslu yang dianggap pihak netral di antara para pihak yang berselisih, menjadi sangat penting keterangan nya untuk di pertimbangkan dalam pertimbangan Mahkamah, termasuk penangan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (SO02/ril)

#SuluhOnline

Sebelumnya

Selanjutnya