Bupati Inhu Hadiri Acara BPK RI.

Dihadiri Presiden Jokowi.

Bupati Inhu Hadiri Acara BPK RI.

Argusyandra MS

Senin, 08 Juli 2024 18:50:00 WIB

Peristiwa

Photo Dokumentasi Prokompim Setdakab Inhu

JAKARTA, (SULUHONLINE.ID) - Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi. S.E hadiri kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Kegiatan yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), terkait penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan BPK RI tersebut juga sekaligus penyampaian hasil pemeriksaan keuangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 2014 sampai 2023, serta seminar nasional, capaian, tantangan dan arah ke depan.

“Selain itu juga ada penyerahan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 dari Ketua BPK RI kepada Presiden RI,” ujar Bupati Rezita

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada BPK RI, yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dan fungsi pemeriksaan.

“Saya juga menyampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah taun ini,” tuturnya.

Presiden melanjutkan bahwa Mengani WTP yang diraih atas hasil pemeriksaan keuangan dari BPK RI.

“Sudah sering saya sampaikan, WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara,” pungkasnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah pasti akan diaudit. Sehingga, Jokowi meminta pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik.

“Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” kuncinya.

Perlu diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Bahkan ini merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016.

Penyampaian LHP LKPP ini juga menyertakan Wapres Ma’ruf Amin. Hadir juga sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju serta Seluruh Kepala Daerah Se Indonesia.

Turut mendampingi Bupati Rezita, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hulu, Boyke David Elman Sitinjak, SE. MS.i.(Rls.SOI.2)

#SuluhOnline

Sebelumnya

Selanjutnya