RENGAT (SULUHONLINE)- Pemkab Inhu mengikuti Rakor bersama Pemkab/Pemko Se-Provinsi Riau. Terkait Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau melalui zoom meeting di Ruang VIP Lantai 4 Kantor Bupati, Rabu (7/6)
Hadir mengikuti Rakor dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesra, H. Syahruddin, S.Sos.MT didampingi Dandim 0302/Inhu, Perwakilan Polres Inhu, Kasatpol PP Inhu dan Perwakilan KPBD.
Rakor tersebut diawali dengan pemaparan dari Gubernur Riau, Syamsuar terkait situasi dan kondisi terkini penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau tahun 2023.
Syamsuar mengatakan bahwa jumlah Hotspot dari tanggal 2 Januari s/d 5 Juni 2023 diantaranya Kabupaten Bengkalis, 109 titik, Dumai 228 titik, Inhil 69 titik, Inhu 27 titik, Kampar 19 titik, Meranti 8titik, Kuangsing 23 titik, Pelalawan 23 titik, Rohil 92 titik, Rohul 31 titik, dan Siak 28 titik.
Ditambahkannya bahwa sarana dan prasarana pendukung pengendalian Karhutla diantaranya melalui perkuatan satgas udara Riau yang terdiri dari 1 pesawat TMC, 3 Helikopter patroli dan 3 Helikopter Water Bombing.
Selain itu tersedia sumur bor sebanyak 525 unit, Sekat kanal, 9.672, Embung 1.546 unit, pompa pemadam 817 unit dan selang pemadam 1.499 roll.
Syamsuar juga menjelaskan langkah Pemrov Riau dalam pengendalian Karhutla yaitu membentuk dan mengaktivasi posko satgas karhutla sampai ditingkat kelurahan/desa, deteksi dini dan pengecekan lapangan titik hotspot, melakukan patroli rutin, menyiagakan seluruh sumber daya, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stake holder, melaksanakan apel kesiap siagaan Karhutla, pembasahan lahan gambut dan melakukan teknologi modifikasi cuaca.
Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto menambahkan bahwa sampai tanggal 6 Juni tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 1.705 didominasi bencana banjir dan cuaca eksrem.
Menurut Suharyanto, tugas pemda terkait penanggulangan Karhutla diantaranya menyusun peraturan daerah, mengoptimalkan tugas dan fungsi, mengalokasikan biaya yang memadai, fasilitasi hubungan kerjasama, pembinaan masyarakat serta melaporkan hasil penanggulangan Karhutla kepada Mendagri, menteri LHK dan kepala BNPB. (SO02/rel)